oleh

Eks Dewan Sayangkan Kabupaten Pinrang Alami Defisit, Keberpihakan Anggaran Kepentingan Masyarakat Tidak Terlihat

-Berita-127 views

PINRANG – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam sebuah rapat paripurna DPRD Pinrang, yang dilaksanakan pada Jumat, 24 September 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang.

Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid dalam sambutannya dijelaskan bahwa pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, merupakan penyesuaian terhadap struktur APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan keadaan serta kondisi yang tertuang dalam program kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dimana kita masih dalam suasana pandemi covid-19.

“Yang mengakibatkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terhadap dana transfer, begitu pula adanya penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah serta transfer dari provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur APBD Kabupaten Pinrang,” jelas Irwan.

Lanjut kata Bupati Pinrang, “pergeseran-pergeseran yang dilakukan dalam rangka melakukan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran dengan harapan bahwa pergeseran ini tidak mengurangi komitmen dan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan rencana-rencana kerja yang telah diagendakan. Namun demikian tentunya kita dituntut lebih bijak dalam pengelolaan APBD, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada selama masa pandemi covid -19,” katanya.

Selain itu kata Irwan, “estimasi pendapatan pada Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.297.455.232.369 dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp139.903.324.496, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.096.987.363.873. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp60.564.544.000. Estimasi Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.369.981.010.272 dengan rincian, Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.051.776.714.833, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp174.494.781.534 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.158.713.405, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp139.550.800.500,” jelasnya.

Kemudian lanjut Irwan, “adapun untuk estimasi pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Yakni, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp72.525.777.903 dan pengeluaran pembiayaan, nihil,” terang Bupati Pinrang.

Meski demikian, salah seorang mantan anggota DPRD Yusti, menyayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati melalui sambutannya, berbanding terbalik dengan apa yang tertuang dalam batang tubuh APBD Perubahan.

Eks Anggota DPRD Pinrang, Yusti

Yusti mengatakan, “bahwa keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat tidak terlihat, dimana alokasi belanja operasi meningkat 12 M lebih, sementara di satu sisi belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat justru berkurang, kurangnya itu lebih 80 M,” katanya.

Selain itu Yusti juga menyoroti defisit yang terjadi pada APBD pokok, “sebesar 155 M, karena pengurangan defisit yang terjadi bukan karena efesiensi yang dilakukan akan tetapi karena pengurangan belanja modal yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebesar kurang lebih 80 M. Bayangkan, dari 1,369 trilyun belanja, untuk belanja modal hanya 174 Milyar itu sudah termasuk belanja sarana dan peralatan kantor,” kata Yusti.

Komentar

News Feed