oleh

Proyek PUPR Gowa Pembangunan TPS Pangkabinanga 600 Juta, Negara Merugi

-Berita-200 views

GOWA – Proyek pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang menelan anggaran berkisar 600 juta tahun anggaran 2020 ditemukan di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga tidak berfungsi sesuai fungsinya padahal mendapatkan kucuran anggaran dari dana hibah.

Tagline TPS ini dibuat untuk Mengurangi, Gunakan Kembali, dan Daur Ulang atau TPS3R. Namun diketahui TPS ini tidak berfungsi sesuai perintah agar mengatasi persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan laporan warga, Rabu, 1 September 2021 kepada Infomakassar.net jika lokasi tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh beberapa orang dan menjadi tempat jemuran.

Dijadikan sebagai lokasi Jemuran

Menurut, Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (LAKSUS) Muh Ansar bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum. “Untuk menyelamatkan anggaran negara yang terbuang dan tidak memiliki asas manfaat pembangunan TPS 3R Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga yang hanya menjadi tempat jemuran,” tuturnya.

Tidak hanya itu, LAKSUS juga menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan di dalam proses tersebut.

“Kami menduga ada pihak yang ikut memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan. Semoga APH bisa mengungkap,” katanya.

Saat dikonfirmasi Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rusdi, Kamis, 2 September 2021 tidak mempu menjawab pertanyaan media.

Pada Jumat, 3 September 2021, Plt Kadis PUPR Gowa Rusdi baru mengirimkan naskah klarifikasi dengan mengirimkan sejumlah gambar pengangkutan sampah yang akan didaur ulang yang jumlahnya cuman sedikit. Itupun terpantau naskah klarifikasi bernada teruskan alias melalui orang lain.

Berikut klarifikasi PUPR Gowa yang diduga mencoba mengelabui media:

1. Bahwa TPS yang dimaksud bukan merupakan Tempat pembuangan sampah melainkan TP3SR atau Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah TPS3R Reduce (Mengurangi) Reuse (Menggunakan kembali) dan Recycle (Daur Ulang) di kelurahan Pangkabinaga.

Dok/PUPR Gowa

2. TP3SR dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang dibentuk yang kemudian diberi nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Hati Mulya yang di sk kan oleh kepala Desa setempat.

3. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh KSM dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan telah selesai pembangunan fisiknya. Setelah pembangunan fisik TPS3R selesai maka pihak KSM Hati mulya menyerahkan ke Dinas PUPR Kab Gowa

4. Dan selanjutnya pihak Dinas PUPR menyerahkan kembali ke pemerintah setempat bangunan yang dimaksud dan pemerintah setempat menyerahkan kembali ke Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) yang beranggotakan masyarakat setempat.

Dok/PUPR Gowa

5. Hak dan Kewajiban KPP sendiri adalah mengoperasikan, menjalankan dan memelihara Asset yang telah diserahkan serta mendapatkan manfaat dari kegiatan TPS3R tersebut.

6. Dalam rangka kesinambungan kegiatan operasional KPP TPS3R maka pelanggan (rumah tangga yang diambil sampahnya) dan Yayasan sekolah dikenakan biaya.  Biaya ini digunakan untuk gaji operator, pengankut dan BBM serta pemeliharaan bangunan dan penunjangnya.
Akan tetapi sejak penyerahan bangunan TPS3R beserta penunjangnya kita memasuki masa pandemik sehingga aktivitas masyarakat dikurangi khususnya dalam berkumpul. Sehingga proses pemberdayaan yang rencananya akan dilaksanakan berupa penguatan KPP dan masyarakat sekitar dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi pemanfaatn TPS3R ini tidak dapat berjalan secara optimal.

7. Sehingga untuk sementara sampai saat ini kegiatan operasional TPS3R  hanya memilah sampah – sampah plastic dan kertas karton saja  yang kemudian dijual untuk membiayai operasional TPS3R. Hasil penjualan dari sampah tersebut ditambah dengan iuran pelanggan sampai sekarang ini belum mencukupi dalam membiayai operasional TPS3R.

8. Tapi pada prinsipnya pengelolaan kegiatan KSM Hati Mulya pada lokasi yg di.maksud masih beroperasi secara bertahap karena skarang lagi masa pandemic  segungga aktivitas pengelolaan masih terbatas.

Sekedar diketahui, pihak LAKSUS akan melaporkan kasus ini kepada APH. Redaksi menunggu jadwal pelaporan.

Komentar

News Feed