oleh

BONGKAR! Fintech Ilegal Menghantui, Kominfo Beri Solusi Pada Siberkreasi Hangout Online “Memberantas Fintech Palsu dan Ilegal”

JAKARTA – Siberkreasi bersama Facebook, OVO dan Bareksa mengadakan diskusi online pada Zoom meeting, disiarkan melalui live streaming di Channel YouTube, LiveNex dan Facebook Siberkreasi dengan topik ‘Memberantas Fintech Palsu dan Ilegal’ pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Diskusi online kali ini menghadirkan tiga narasumber dan dimoderatori oleh Annisa Virdianasari dan Aldo Karim, keduanya merupakan anggota Siberkreasi.

Narasumber pertama, Prita Ghozie SE, MCom, GCertFinPlanning selaku Praktisi Keuangan sekaligus CEO & Principal Consultant @zapfinance.

Narasumber kedua, Anthonius Malau yang merupakan Koordinator Pengendalian Sistem dan Konten Internet sekaligus Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Narasumber ketiga, Rani Sumarni selaku Chief Sales Marketing Officer Bareksa.

Webinar dibuka dengan pembahasan terkait peningkatan teknologi yang selaras dengan menjamurnya startups yang terdiri dari E-commerce dan juga Fintech yang merupakan perusahaan yang berinovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan di era digital.

Pembahasan dilanjutkan dengan membahas maraknya penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh Fintech tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat yang menjamur melalui grup pesan singkat yang memakan banyak korban.

Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut menduplikasi dan mencatut atau mengatasnamakan penyelenggara fintech berizin untuk mengelabui masyarakat.

Pemaparan pertama oleh Prita Ghozie yang membahas seputar perkembangan ekosistem Fintech di Indonesia saat ini, dipercayai ada beberapa Fintech yang dapat membantu perencanaan keuangan. Yang pertama, Fintech yang berhubungan dengan pembayaran.

Fintech memudahkan orang untuk menyimpan uang, salah satu contohnya adalah bank konvensional menjadi digital. Ketiga, Platform Pinjaman Online yang sedang marak di tengah masyarakat karena dipercaya dapat memudahkan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dengan cepat.

Namun, perlu ada rasa kehati-hatian dalam menggunakan platform ini dikarenakan banyak sekali masyarakat yang terjebak. Banyak yang termudahkan dengan keberadaan Fintech Pinjaman Online, tetapi juga banyak yang dapat berisiko mengalami kerugian dikarenakan kurangnya pemahaman fungsi dan manfaatnya.

Ada 4 garis besar Platform Fintech Pinjaman yang pendanaan UMKM. Kredit Mikro yang disebut pinjaman produktif. Yang perlu kehati-hatian adalah terhadap Fintech memberikan Pinjaman Konsumen, Multiguna hingga Payday Loan.

Prita melanjutkan pembahasannya terkait Fintech yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan perencanaan adalah platform berbasis investasi.

Berdasarkan studi yang dilakukan Accenture Inggris pada tahun 2017, generasi milenial sangat membutuhkan bantuan Fintech Investasi, hingga mencapai 67% generasi milenial yang menginginkan rekomendasi investasi dari Fintech yang dipilih.

Ini sebagai bukti konkret bahwa Fintech dapat memudahkan hidup masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan.

Pemaparan kedua oleh Anthonius Malau yang membagikan beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat agar terhindar dari Fintech palsu dan ilegal.

Yang pertama adalah untuk selalu cek legalitas dan perizinan dengan langsung mengunjungi websitenya dan melakukan konfirmasi apakah website Fintech tersebut telah melampirkan bentuk legalitas dari masing-masing otoritas.

Yang kedua, adalah untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang dipercayai dapat membantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam risiko kerugian yang berbahaya.

Anthonius melanjutkan pemaparannya dengan menjelaskan upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi di bawah komando OJK, terdapat 13 Kementerian dan lembaga yang tergabung dalam melakukan koordinasi dalam melindungi masyarakat.

Khusus untuk P2P Lending, telah melakukan pemblokiran konten ilegal sekitar 3,800. Untuk jumlah Fintech ilegal di bawah 3,000. Anthonius menghimbau masyarakat untuk dengan segera melaporkan Fintech ilegal kepada otoritas yang bertanggung jawab.

Pemaparan ketiga oleh Rani Sumarni yang membahas tentang bahaya yang mengancam masyarakat dalam maraknya Fintech palsu dan ilegal.

Yang sedang terjadi di tengah masyarakat adalah terdapat banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama Fintech yang sudah mendapatkan legalitas dan menyebar informasi ilegal pada suatu grup percakapan, dan atau memalsukan legalitas regulator untuk memudahkan modus mereka.

Yang harus dilakukan setiap pribadi adalah untuk mengecek legalitas yang diberikan oleh otoritas dan untuk selalu mendahulukan logika agar tidak tergiur dengan keuntungan instan yang membahayakan.

Rani menghimbau masyarakat untuk membudayakan aktif mencari tahu dan rajin membaca agar tidak menjadi korban Fintech ilegal.

Pada akhirnya, ketiga narasumber setuju bahwa untuk dapat memberantas Fintech palsu dan ilegal butuh kerjasama antara pemerintah, otoritas, lembaga dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan kerugian yang berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan dengan cara selalu aktif mengecek legalitas dan berpegang teguh pada cara berpikir logis.

Webinar selengkapnya dapat disimak di YouTube Siberkreasi pada tautan https://youtu.be/gOSIn3PAipQ.

Informasi mengenai kegiatan webinar edukatif seputar generasi digital Siberkreasi berikutnya dapat dipantau di Instagram @siberkreasi.

Komentar

News Feed