oleh

DPRD Pinrang Kritik Pedas Pemerintah ‘Kongkalikong’ Hingga Tidak Setujui Pinjaman Daerah 75 Milliar

-Berita-336 views

PINRANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pinrang konon dikabarkan tidak menyetujui jika pinjaman daerah sebesar 75 miliar.

Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang H.Muhtadin didampingi Wakil Ketua Ir.Syamsuri dan Ahmad Jaya Baramuli, dan anggota Banggar lainnya, Jumat, 6 Agustus 2021, pagi, di ruang pola DPRD Pinrang.

Tidak hanya itu, hadir juga Sekda Pinrang Ir.A.Budaya, M.Si, Sekwan Pinrang Drs.Cendera Yasin,MM, Kepala BKUD, Agurhan, SE.,MM, Sekretaris Bappelitbanda, H.A.Fakhruddin, S.Sos.,M.Si, Kabag Hukum Sekda Pinrang, Yosep Pao,SH, Kabag Ortala Pinrang, DR.Syamsu Marlin dan Kabid Pendapatan BKUD Pinrang, Harumin, SE.,MM.

Melansir laman resmi Humas dan Protokoler DPRD Pinrang via Facebook, Sabtu, 7 Agustus 2021, jika rapat tersebut rupanya menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Jumat, 6 Agustus 2021.

Salah satu yang menjadi pembahasan pokok yang disebut alot pada rapat Banggar tersebut yaitu desakan Anggota DPRD Pinrang terhadap Pemerintah Daerah mengenai bagaimana Pemkab bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

Hal ini dikemukakan oleh H. Mashur Ali, jika Pendapatan Hasil Daerah (PAD) tidak meningkat dari tahun ke tahun padahal potensi peningkatan PAD Pinrang dinilai sangat besar.

“Saya sangat sedih melihat postur APBD kita tahun 2022 ini, tidak ada peningkatan PAD dari tahun ke tahun padahal potensi PAD kita sangat besar, pajak daerah yang tahun ini hanya 30 milliar lebih, sebenarnya bisa digenjot sampai 50 milliar,” kata anggota parlemen dari PDI-P itu.

Tidak hanya itu, lanjut kata dia, jumlah pajak penerangan jalan sebesar 15 milliar pertahun, jumlah sebesar ini mestinya Kabupaten Pinrang sudah mandi cahaya, namun faktanya, banyak lampu jalan di desa-desa yang terbengkalai padahal masyarakat adalah objek pajak karena setiap mereka membeli pulsa listrik mereka sudah membayar pajak penerangan jalan, sehingga seakan mereka tidak menikmati pajak penerangan jalan yang selalu bayar setiap mereka membelian pulsa listrik.

“Jadi saya mengharap kepada dinas terkait supaya membenahi lampu-lampu jalan yang sudah tidak berfungsi lagi karena lampu jalan itu bukan hanya untuk membuat terang tapi bisa juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas atau pencurian,” terang H. Mashur Ali.

Anggota parlemen lainnya, seperti Ilwan Sugianto dari Gerindra, juga menyayangkan rendahnya PAD, padahal sumber daya alam Kabupaten Pinrang sangat menunjang untuk peningkatan PAD.

“Kurangnya PAD kita bukan karena rendahnya sumber daya alam kita akan tetapi sumber daya manusia kita yang kurang mampu menggenjot PAD itu, sawah sawah tiap tahun bertambah, restoran, properti menjamur dimana-mana, semua itu bisa menjadi sumber PAD kita. Salah satu yang juga perlu ditertibkan adalah pungutan retribusi parkir, dimana-mana parkir ramai tapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, karena mereka memungut retribusi tidak menggunakan karcis sehingga tidak bisa seperti yang diharapkan,” tukasnya.

Kritikan pedas itu juga datang dari Fraksi Golkar Usman Bengawan menuturkan, PAD dari PBB dan transaksi jual beli tanah sangat rendah, hal itu karena dalam transaksi jual beli tanah disebut terjadi ‘kongkalikong’.

“Banyak transaksi jual beli tanah di masyarakat aktenya itu dibawah harga 60 juta, karena harga 60 juta ke atas dikenakan BPHTB, walaupun harga sebenarnya tanah 100 juta, mereka tulis 55 juta karena menghindari pajak BPHTB, itu semua yang perlu ditertibkan oleh dinas terkait. Hal ini memang membutuhkan kerja keras, tapi kalau dinas terkait tidak mau kerja keras hal itu pasti tidak bisa berubah dan PAD kita terus menurus tidak ada peningkatan,” tutur Ketua Fraksi Golkar.

A.Mulyadi legislator Partai Nasdem mengatakan mengenai pokok-pokok fikiran Anggota DPRD Pinrang yang dijaring melalui hasil reses masing-masing Anggota DPRD di dapilnya masing-masing, dirinya tidak ada masalah.

“Berapa pun itu yang disanggupi Pemerintah Daerah karena bagaimanapun juga pokok-pokok fikiran Anggota DPRD untuk masyarakat Kabupaten Pinrang juga yang rata-rata adalah untuk pembangunan infrastruktur. Kalau selama ini saya kritis itu semata-mata untuk masyarakat Kabupaten Pinrang, karena bagaimanapun juga Anggota DPRD kan selain memiliki fungsi legislasi dan fungsi penganggaran juga memiliki fungsi pengawasan sehingga sifat kritis itu sudah sewajarnya asalkan sifatnya membangun tentunya,” katanya.

Sedangkan soal pinjaman daerah sebesar 75 milliar, Anggota Banggar DPRD Pinrang tidak menyetujui dengan alasan bisa membebani APBD tahun-tahun ke depannya.

Menanggapi kritikan itu, Sekda Pinrang Ir.A.Budaya, M.Si yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD.

“Sebenarnya PAD kita ada peningkatan, tapi peningkatanya belum seperti yang diharapkan oleh Anggota Dewan, akan tetapi kami terus berupaya agar peningkatan PAD itu bisa maksimal, ya tentunya butuh waktu,” ucap Sekda.

Sedangkan Kabid Pendapatan BKUD Pinrang, Harumin,SE.,MM, jika jumlah SPPT yang terbit di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya sebanyak 286 ribu lembar.

“Kami sudah menyurat kepada para camat untuk mengidentifikasi objek pajak di daerahnya masing-masing, baik itu luasnya ataupun pengalihan, dan batas waktu pemasukan berkas kita terima tanggal 31 Agustus 2021, supaya persoalan di tahun 2021 ini tidak muncul lagi di tahun 2022,” ungkap Harumin.

Selanjutnya, DPRD Pinrang akan menggelar rapat paripurna pada Senin, 9 Agustus 2021 dalam rangka, Penandatangan Nota Kesepakatan Terhadap KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.(rls/*)

Komentar

News Feed