oleh

Terkait Dugaan Monopoli Proyek di Pinrang, Penggiat Sudah Kantongi Beberapa Nama Hingga ‘Berbau’ Korupsi

PINRANG – Terkait dugaan monopoli proyek paket pekerjaan yang melibatkan salah satu oknum keluarga dekat pejabat tinggi di Pemda Pinrang, akan berhadapan dengan hukum. Tidak ada yang jago jika sudah masuk ke meja hijau, yang ada malah ciut.

Baca berita sebelumnya: Bongkar Dugaan Monopoli Paket Pekerjaan ‘Ipar’ Bupati Pinrang 2020

Dugaan titip menitip bendera perusahaan untuk mendapatkan paket pekerjaan pada tahun anggaran 2020 yang melibatkan 12 perusahaan asal Makassar disebut akan menyeret sejumlah pegawai LPSE yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya itu, bahkan dalam kajian para Penggiat Anti Korupsi di Sulsel menyebutkan adanya indikasi korupsi.

“Dalam catatan kita, ada 12 perusahaan asal Makassar pada tahun anggaran 2020 menguasai semua paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan, bisa dilihat langsung di LPSE. Indikasinya, dipromotori oleh salah satu oknum, dan perilaku oknumnya itu yang kita kejar bukan personnya, kalau laporan sudah masuk barulah kita desak APH untuk memeriksa maraton semua terduga yang terlibat. Kami sudah mengantongi beberapa nama terduga yang terlibat langsung maupun tidak langsung, baik itu perannya sebagai perantara atau penghubung, maupun penyelenggara dan itu semuanya mengarah ke satu pihak saja, jadi sangat jelas. Tidak hanya itu hasil kajian kami juga mendapati adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi. Setelah pemberitaan yang pertama dan kedua tayang, sudah ada beberapa oknum yang memperlihatkan kepanikannya,” kata Hertasmin kepada Infomakassar.net, Minggu, (13/6/21) pagi.

Baca berita sebelumnya: Pemenang Tender LPSE Pemda Pinrang Diduga Sudah Diatur

Lanjut dikatakan, “tujuan kami adalah agar oknum yang terlibat ini segera berbenah diri supaya tidak main main lagi dengan anggaran negara, ada juga salah satu oknum yang dengan sengaja menggunakan power of goverment untuk meraib keuntungan dengan metode tersendiri. Yah katakanlah kasus ini hampir mirip dengan yang dijalani NA. Beberapa pakar Hukum juga yang kami libatkan diskusi dalam perkara ini semuanya hampir sama mengatakan demikian,” jelas Hertasmin.

Meski demikian, pihaknya enggan membocorkan siapa saja oknum penyelenggara yang terlibat dalam dugaan monopoli dan korupsi ini.

Selain itu, dikonfirmasi terpisah, Minggu, (13/6/21), Kepala LPSE Pemda Pinrang, H. Haeron mengaku tidak mengetahui hal tersebut dengan alasan pihaknya baru bertugas pada 2021.

“Terkait dengan pemberitaan dengan data paket termuat pada berita adalah paket tahun anggaran 2020. Sedangkan kami baru bertugas di UKPBJ kab. Pinrang tahun 2021. Maaf kami belum bisa memberikan klarifikasi terkait dengan hal hal dalam pemberitaan anda,” kutip pesan singkat H. Haeron.

Komentar

News Feed