oleh

Proyek Instalasi Gardu Listrik Distribusi RSUD Salewangang Maros 1,8 M Diduga Terjadi KKN

MAROS – Proyek pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi milik RSUD Salewangang Maros diduga terjadi kerugian negara.

Berdasarkan hasil pantauan laman LPSE milik Pemda menyebutkan proyek itu menelan anggaran sebanyak Rp.1,8 miliar yang bersumber dari APBD 2019 dengan nomor tender 4626250.

Menurut inisial SR saat menghubungi Infomakassar.net, Rabu, (9/6/21) malam, mengatakan bahwa kondisi Instalasi Gardu Listrik tersebut saat ini tidak berfungsi.

Baca juga: Kepala Desa Pattontongan Maros Dicurigai Ambil Keuntungan Dalam Anggaran Rehabilitasi Kantor Desa

“Itu Instalasi Gardu Listrik saat ini kondisinya tidak memiliki asas manfaat. Tidak berfungsi sama sekali, anggaran yang diglontorkan 1,8 miliar terbuang sia-sia karena tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya,” tuturnya.

Selain itu dia juga menyebutkan, “karena pekerjaan tersebut  mangkrak maka pihak pelaksana pernah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar kurang lebih 100 juta sehingga sangat disayangkan anggaran yang sedemikian besarnya langsung menjadi bubur,” cetus SR, sambil mengirim beberapa dokumen proyek tersebut.

Baca juga: Kades dan Dusun Kurusumange Maros Dicurigai Buat Dokumen Palsu Lahan Milik Orang Lain?

Adapun nomor kontrak yaitu 038/SP-TD-RSUD/DAU-IGL/IX/2019 tanggal 27 September 2019, terjadi adendum kontrak 063/ADD-TD-RSUD/DAU-IGL/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp1.892.000.000 miliar dan jangka waktu pelaksanaan 27 September 2019 sampai dengan 25 Desember 2019.

“Pelaksanaan pekerjaan ini sampai dengan jangka akhir kontraknya pada tanggal 25 Desember 2019, baru mencapai progress berdasarkan MC sebesar 62,00 persen. Atas progress tersebut, PPK memberikan kesempatan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan addendum kontrak nomor 063/ADD-TD-RSUD/DAUIGL/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 selama 50 hari kalender sampai dengan tanggal 13 Februari 2020. Namun setelah kami kembali melakukan investigasi di lapangan kami melihat bahwa pekerjaan tersebut belum juga selesai sesuai dengan penetapan akhir pelaksana yang ditelah diberikan,” lanjut dijelaskan SR.

Baca juga: SPMP Desak Kejaksaan Tinggi Sulsel Serius Tangani Kasus PU Kabupaten Maros

SR berharap agar penegak hukum dapat mengusut penyebab proyek tersebut mangkrak, “kami berharap agar penegak hukum dapat mengusut apa penyebab terjadinya mangkrak, karena ada dugaan jika kontraktor dengan PPK, KPA dan PPTK melakukan KKN. Kami juga dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi di depan Polda Sulsel dan depan kantor RSUD Salewangang dalam rangka membongkar praktek KKN di Kabupaten Maros,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kamis, (10/6/21) siang, Marlin selaku PPK membantah tudingan tersebut dengan menyampaikan bahwa proyek itu dilaksanakan pada tahun 2019 dengan pagu anggaran 1,8 M dan bukan menelan anggaran sebanyak 1,8 M.

“Pelaksanaan pekerjaan ini sampai jangka akhir kontraknya pada tanggal 25 Desember 2019 belum selesai dan diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender dengan mengenakan kewajiban denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai akhir perpanjangan kontrak hanya dapat menyelesaikan progres sampai 62 persen maka kami melakukan blacklist (daftar hitam) terhadap penyedia tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut dikatakan

Terkait pemamfaatan, Instalasi tersebut belum bisa difungsikan apabila komponen pendukungnya belum lengkap karena masih membutuhkan anggaran yang besar dan pada tahun 2020 kami berniat menyelesaikan  pekerjaan tersebut dan menganggarkan kembali tapi apa daya terjadi pandemi covid-19 yang mana terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran untuk menanggulangi virus tersebut.

Pada tahun ini kami menganggarkan kembali dan berharap dapat terealisasi karena kami sangat membutuhkan berfungsinya instalasi tersebut dan sementara sudah tahap persiapan pelaksanaan. Bisa kami tegaskan bahwa tidak terjadi KKN pada proyek tersebut hal ini dapat dilihat bahwa penyedia dikenakan denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku. Penyedia dimasukkan dalam blacklist atau daftar hitam LKPP atau LPSE. Pembayaran penyedia dilakukan setahun kemudian pada akhir tahun 2020.

“Pembayaran hanya sesuai progres pekerjaan yang selesai yaitu 62% dari nilai kontrak. Ke empat hal tersebut pastinya sangat merugikan buat penyedia tetapi kami hanya menegakkan sesuai aturan yang berlaku, jadi untuk melakukan KKN adalah sesuatu dugaan yang tidak berdasar dan bisa melakukan pencemaran nama baik dan instansi kami,” tutup Marlin.

Hingga berita ini ditayangkan Proyek Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi milik RSUD Salewangang Maros tidak berfungsi. Redaksi masih dalam sambungan Bupati Maros.

Komentar

News Feed