oleh

Bongkar Dugaan Monopoli Paket Pekerjaan ‘Ipar’ Bupati Pinrang 2020

PINRANG – Berdasarkan informasi yang diterima Infomakassar.net, jika di Kabupaten Pinrang diduga terjadi monopoli paket pekerjaan konsultan perencana dan pengawas.

Bahkan informasi tersebut mengarah ke salah satu ‘ipar’ Bupati Pinrang yang dianggap sebagai oknum yang menguasai kegiatan tersebut.

Dihimpun dari beberapa pengusaha kontruksi di Kabupaten Pinrang membenarkan adanya dugaan itu namun enggan membocorkan siapa oknum tersebut.

Ditelusuri Infomakassar.net, Kamis, 15 April hingga 3 Juni 2021, salah satu paket yang diduga dikelola oleh oknum tersebut adalah sebagai berikut:

1.Jasa pengawasan pembangunan jalan beton Bakaru-Basseang dengan anggaran Rp214.094.320 juta 2020.

2.Jasa pengawasan pembangunan jalan beton Boddi-Padang dengan anggaran Rp149.490.000 juta 2020.

3.Jasa pengawasan pembangunan jalan beton Barang-Tosulo dengan anggaran Rp118.250.000 juta 2020.

Diduga ketiga perusahaan di atas dipakai oleh salah satu oknum ‘ipar’ Bupati Pinrang. Dan Informasi yang diperoleh, tahun anggaran 2021 perencanaan Paket Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Kab. Pinrang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang diduga dipinjam oleh salah satu ‘ipar’ Bupati Pinrang sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Tidak hanya itu, menurut sumber yang dipercaya, kelakuan oknum tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai isi kontrak salah satunya penyediaan tenaga ahli di lapangan yang hanya menggunakan satu orang tenaga di semua paket pekerjaan, yang diduga inisial AZ. Selain itu, diduga tender ini diatur langsung lewat LPSE Pinrang oleh oknum tersebut sehingga mampu menguasai seluruh kegiatan.

Hal ini hampir mirip dengan kasus yang dialami oleh Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang mana juga mengendalikan proses tender lewat layanan LPSE untuk menguasai semua proyek yang dia inginkan.

Menanggapi hal itu, Hertasmin salah satu Penggiat Anti Korupsi di Sulsel saat dikonfirmasi oleh Infomakassar.net mengatakan, kasus ini mesti dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kasus ini mesti dilaporkan ke APH untuk membongkar mafia tersebut, agar mafia itu mendapatkan efek jera. Kami juga akan membagi Tim untuk melakukan Investigasi sebagai bukti tambahan,” kata Hertasmin, Rabu, (9/6/21).

Dikonfirmasi terpisah salah satu Ipar Bupati Pinrang Andi Fery, Kamis, (10/6/21) pagi, kepada Infomakassar.net, membenarkan ada dua proyek yang ia tangani langsung.

“Terimakasih atas info atau berita yang kita maksud di atas hanya saja karna ini menyangkut jasa konsultan dimana yang utama adalah olah pikir bukan bersifat material seperti jasa konstruksi (kontraktor) jadi ada perbedaan  makanya perlu disatukan dulu persepsi prihal jasa konsultan karna kalo beda akan bias dan bisa salah dalam memahami pekerjaan yang dimaksud (jasa konsultan) belum lagi kita berbicara mengenai regulasi regulasi yang mengatur ini perlu satu persepsi. Jasa pengawasan boddi – padang..barang – tosulo itu memang saya, tapi kalo bakaru basseang yang ngawasi itu Ir Irvan (yang mengawasi juga ruas jalan nasional pinrang – polmas),” katanya.

Hingga berita ini diturunkan Infomakassar.net terus memantau laman layanan LPSE Pemda Pinrang.

Komentar

News Feed