oleh

Terkait Gudang Dalam Kota Pinrang, LSM Paku: Masa Pemda Buat Aturan untuk Dilanggar?

PINRANG – Upaya penertiban gudang dalam kota oleh Pemerintah Daerah seakan hanya buah bibir belaka. Upaya itu pernah dilakukan oleh Sekda dengan memanggil para pelaku usaha dalam rangka penertiban gudang yang dinilai tidak sesuai dengan izin yang berlaku.

Selain itu, pada Kamis, 9 Juli 2020 silam, Sekda juga memimpin rapat pertemuan di Ruang Rapat Dinas PMPTS, yang dihadiri Kadisperindag Andi Hartono Mekka, Kasatpol PP Muhadir, Kadis Perhubungan Mantong, Kadis DLH Sudirman, unsur Bappeda, Dinas PUPR, Camat Watang Sawitto Andi Taufik, Sekcam Paleteang dan pejabat terkait lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut penertiban gudang dalam kota.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerinrah Daerah (Pemda) menyepakati menyediakan lokasi kawasan pergudangan yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu dengan pertimbangan tidak terlalu jauh dari kota Pinrang.

“Pertemuan ini adalah langkah persuasif. Kepada para pengusaha khususnya yang memiliki bangunan dengan izin ruko dan dijadikan gudang, agar mengembalikan fungsinya kembali. Ke depannya, kita akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan,” kata Sekda dikutip laman pinrangkab.co.id.

Pada Senin, 7 Juni 2021, hasil pantauan Infomakassar.net Biro Pinrang, masih mendapati adanya gudang dalam kota di Jl. Lingkar atau Jl. Bribtu Suherman. Tidak hanya itu, protes dari berbagai kalanganpun kembali mencuat lantaran Pemda dinilai tidak serius menangani pergudangan.

Menurut Putra Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Anti Korupsi (Paku) saat dikonfirmasi merasa kesal karena adanya gudang yang dianggap lolos dalam pantauan Pemda.

“Padahal dalam RTRW Kota Pinrang, gudang seharusnya berada di kecamatan Mattiro Bulu, Suppa dan Duampanua, bukan di Jl. Lingkar,” cetusnya.

Putra juga menegaskan agar Pemda tidak tebang pilih dan main main terhadap pergudangan, “Pemda jangan tebang pilih dan main main terhadap pelaku usaha atau pergudangan. Masa Pemda buat aturan untuk dilanggar, bikin malu, kalau serius tutup itu gudang lalu pindahkan ke lokasi yang sebenarnya, ini untuk menghindari dampak dari aktivitas gudang yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi Infomakassar.net Biro Pinrang, Rabu, (9/6/21) siang, Sekda Ir. Budaya, menyampaikan bahwa “menyikapi permasalahan keberadaan bangunan di perkotaan yang difungsikan sebagai gudang, pemerintah Kab. Pinrang tetap konsisten  meneggakkan ketentuan yang ada, bahwa pergudangan tidak diperbolehkan. Sesungguhnya, Pemerintah Kab. Pinrang tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan gudang. Pemerintah Kab. Pinrang mengeluarkan izin ruko. Tapi dalam perjalanannya pengusaha yang mengalihfungsikan ruko menjadi gudang,” katanya.

Lanjut dikatakan, Pemerintah Kab. Pinrang telah melakukan sejumlah langkah untuk mengaddres (menyelesaikan) masalah tersebut dengan pendekatan yang bijaksana. Penertiban pergudangan di perkotaan akan dilakukan dengan merelokasikan ke kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW. Proses ini tidak dilakukan secara drastis melainkan dengan beberapa tahapan. Hal ini sengaja dilakukan agar tidak menimbulkan dampak ikutan, seperti; orang kehilangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas gudang terganggu, segmen usaha ikutannya juga terganggu, dan lain sebagainya. Kondisi demikian tentu akan berimplikasi terhadap roda ekonomi daerah.

“Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pinrang mulai dari; pencarian lahan yang cocok dengan harga yang kompetitif, bekerjasama dengan asosiasi pergudangan untuk pengorganisasianya agar mereka dapat berpindah lebih cepat dan tertib, hingga pemberian kemudahan perizinan untuk pembangunan gudang di lahan atau lokasi yang baru. Pada gilirannya, proses relokasi akan berjalan dengan baik, sehingga penertiban pergudangan tidak memberikan ekses negatif baik terhadap masyarakat, pengusaha maupun terhadap ekonomi daerah secara keseluruhan,” kata Sekda.

Komentar

News Feed