oleh

Kepala Desa Salipolo Pinrang Terduga Korupsi Kembalikan Kerugian Negara, Inspektorat Dicurigai ‘Main Mata’

-Berita-331 views

PINRANG – Pihak Inspektorat Pinrang telah menyerahkan hasil pemeriksaan para Kepala Desa terduga Korupsi Dana Desa (ADD) ke Unit Tipikor Polres Pinrang.

Baca jugaApa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa di Polres Pinrang?

Baca juga: LSM Paku Terus Kawal Kasus Dugaan Korupsi Desa Salipolo Pinrang Sampai Ada Tersangka

Dari hasil penelusuran Infomakassar.net, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang tertuan dalam surat bernomor B/123.a/V/2021/Reskrim dengan perihal pemberitahuan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Anti Korupsi (Paku).

Dalam isi surat tersebut menyebutkan, dalam laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salipolo pada kegiatan Peningkatan Jalan Sirtu Dusun Salipolo Panjang 557 meter, terdapat selisih harga pembelian sertu senilai Rp.8.640.000 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan selisi harga tersebut telah dikembalikan ke rekening kas Desa Salipolo pada tanggal 19 april 2021.

Meski demikian, Ketua LSM Paku Putra kembali mempertanyakan kinerja Inspektorat Pinrang yang dinilai ada kejanggalan di kubuh Inspektorat yang seakan akan ada yang ditutup tutupi. Pasalnya, kata dia, pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Salipolo 2020 pihak Inspektorat tidak menemukan adanya kerugian negara.

“Namun dengan kasus yang sama hasil laporan pengaduan lewat Tipikor Polres Pinrang, Inspektorat baru menyatakan ada kerugian negara sebanyak Rp8 juta Desa Salipolo pada 2021. Pengembalian yang dilakukan Kepala Desa Salipolo menurut kami melanggar hukum. Kami duga ada unsur kesengajaan Kepala Desa Salipolo untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, seandainya LSM Paku tidak melaporkan pekerjaan tersebut maka tidak ada temuan dari Inspektorat, jika hanya berdasarkan pemeriksaan kubuh Inspektorat saja. Inspektorat Pinrang seakan mempertontonkan kinerja yang buruk kepada publik. Kami mencurigai Inspektorat Pinrang ada main mata dengan para Kades yang diduga korupsi,” sebut Putra saat menghubungi Infomakassar.net via seluler, Senin (17/5/21) sore.

Tidak hanya itu kata Putra, Pemerintah Kabupaten Pinrang diketahui telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia  Sri Mulyani Indrawati sebanyak 5 kali berturut turut, yang artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

“Apa lagi kami ketahui Pemerintah Kabupaten Pinrang menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengekualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati sebanyak 5 kali berturut-turut,” kata Putra.

Hingga berita ini diturunkan pihak Inspektorat enggan berkomentar meski sudah dikonfirmasi.

Komentar

News Feed