oleh

Diduga Kepala Desa Mattiro Dolangang Melakukan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Sejak 2018, Lankoras HAM Langsung Melakukan Investigasi

-Berita-110 views

MAKASSAR – Adanya laporan masyarakat atas adanya dugaan ketidak sesuainya penggunaan anggaran dana desa mattiro baji, kec. Liukang tuppabiring kab. Pangkajene dan kepulauan.

Lankoras HAM Kota Makassar langsung melakukan investigasi dan klarifikasi melalui surat tugas No. 001/DPW-LSM-LT/ST/2021 di pulau podang-podang, pulau pala, dan pulau lamputang yang merupakan wilayah dari Desa Mattiro Baji.

Tim Lankoras HAM Kota Makassar melakukan investigasi dengan mendatangi langsung kantor Desa Mattiro Baji untuk meminta keterangan mengenai penggunaan anggaran Dana Desa (DD), tetapi pihak Kepala Desa pada saat itu berada dirumahnya disaat jam kerja, ketika Kepala Desa diminta datang ke Kantor Desa untuk menemui tim dari Lankoras HAM Kota Makassar pihak Kepala Desa enggan datang.

Darwin selaku ketua Lankoras ham kota Makassar langsung menanyakan mengenai rincian penggunaan anggaran desa selama ini tetapi para staf desa dan bahkan anggota BPD tidak mengetahui anggaran dana desa yang telah digunakan selama 4 tahun.

“Tidak kita tahu anggaran yang sudah dipakai, yang tahu cuman pak desa, bendahara dan kaur perencanaan. Kita cuman dilibatkan sampai perencanaanji, itupun ndada anggaran yang dikasih tauki,” ungkap beberapa staf desa.

Adapun Lankoras HAM kota Makassar mendapatkan informasi mengenai bantuan langsung tunai (BLT) hanya sampai pada tahap 4,5,6 yang dimana seharusnya sudah mencapai tahap 7,8,9. Setelah dicek di buku tamu ternyata pos Indonesia sudah memberikan BLT untuk tahap 7,8,9. Setelah ditanyakan hal tersebut ke staf desa dan anggota BPD jawabannya tetap sama.

“Saya tidak tahu, karena nda pernah ki disangkutpautkan disitu dan memang tidak pernahki dilibatkan atau dikonfirmasi soal itu” jawaban Bersama staf desa dan anggota BPD,” tuturnya.

Setelah melakukan investigasi dan klarifikasi mengenai dugaan ini ketua lankoras ham kota Makassar mengatakan, Kami akan melakukan pendalaman mengenai temuan adanya dugan penyalahgunaan anggaran dana desa, setelah itu kami akan melakukan penyuratan ke Inspektorat Pangkep dan Inspektorat Provinisi Sulsel untuk segera di audit terlebih lagi kita akan melakukan penyuratan ke Tipikor Polrestabes pangkajene dan kepulauan dan Polda Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Desa.

Komentar

News Feed