oleh

Solidaritas Mahasiswa Papua Tengah Tolak Pemekaran Wilayah

-Berita-394 views

MAKASSAR – Aksi unjuk rasa Forum Solidaritas Mahasiswa Wilayah LAPAGO, menolak akan adanya pemekaran Provinsi Penggunungan Papua Tengah Wilaya lapago Jumat, 12 Februari 2021 dihalaman Asrama Papua, Jl. Tidung Mariolo Kel/Ds Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Forum solidaritas itu terdiri dari Ketua Ikatan Jaya Wijaya, Ketua Ikatan Nduga, Ketua Ikatan Yahukimo, Ketua Ikatan Yalimo, Ketua Ikatan Puncak Jaya, Ketua Ikatan Tolikara, Ketua Ikatan Mamteng, Ketua Ikatan Lani Jaya, Ketua Ikatan Pegunungan Bintang.

Dalam tuntunya dikatakan, pemekaran Provinsi di Papua pegunungan tengah wilayah lapago bukan solusi untuk menyelasaikan persoalan utama, yakni, Pelanggaran HAM, Pendidikan, Kesehatan di Papua.

“Jika diPaksakan akan menambah persoalan baru sehingga kami meminta Pemerintah Pusat untuk Fokus Menyelasaikan Persoalan Sistem Di Pemerintahan dan Hentikan untuk Pemekaran baru Provinsi papua tengah,” tuntunya.

Pemerintah Pusat telah melanggar tata cara pemekaran Provinsi Papua, telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pasal tersebut menyatakan pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, dengan memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Sementara, Dari aspek kriteria atau syarat rencana Provinsi Papua Tengah DOB di Papua, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal Pasal 33-43. Lebih dominan muatan kepentingan politik sehingga akan berdampak pada kepentingan operasi militer dan transmigrasi secara besar-besaran, di Papua sehingga orang asli Papua akan terpinggirkan dan margianlisasi di tanah sendiri.

Selanjutnya, penting dan mendesak bukan kebijakan DOB di Papua tetapi penggabungan status daerah tertinggal, termiskin digabungkan menjadi satu kabupaten, sehingga dapat menghemat alokasi APBN, pemekaran DOB justru menghabiskan anggaran negara dalam pembangunan.

Lebih lanjut dia menyampaikan, indikator kegagalan lainnya dapat dilihat dari kemiskinan, dari 34 Provinsi di Indonesia Papua daerah termiskin urutan pertama sedangkan Papua Barat daerah termiskin urutan kedua, karena bergantung pada transfer daerah melalui APBD, APBN dari Pemerintah Pusat, sedangkan PAD disetiap Kabupaten/Kota minim.

“Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua, DPRP, MRP Papua segera menyurati Pemerintah Pusat, agar menghentikan pembahasan dan usulan DOB di Papua, dan memberikan teguran atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota, sesuai Peraturan Pemerintah 23/2011 dalam pasal 4 ayat (1) telah lalai sumpa janjinya,” bebernya.

Upaya Memutuskan Mata rantai Konflik kekerasan di Papua Pemerintah Pusat Yakni; Presiden Jokowi, DPR RI, Mendagri segera melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintah yang mengakibatkan banyak konflik kekerasan dilakukan oleh aparat negara di tanah Papua.

“Akibat ketidakseriusan Pemerintah Pusat & daerah dalam menyelesaikan konflik di Papua, hanya menyimpan (Ingatan Penderitaan yang Panjang terhadap Rakyat Papua) Pemerintah Segera Membuka Ruang Demokrasi untuk merampung semua aspirasi rakyat Papua agar diselesaikan secara konfrensif & beradab,” kata Aliansi Mahasiswa Papua Study Makassar.

Dia berharap, Pemerintahan Presiden Jokowi segera selasaikan empat akar persoalan utama yang dikemukakan oleh Lipi, kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua dengan melibatakan orang asli Papua yang selama ini kontra dengan pemerintah (ULMWP).

“Ketua DPRP Provinsi Papua Hentikan Proses Pengurusan DOB di Papua. DOB Bukan Hal yang mendesak bagi rakyat Papua, justru hadirnya pemekaran buruk bagi rakyat,” tutup Mahasiswa Papua.

(Tim)

Komentar

News Feed