oleh

Pembangunan Pabrik PT Karas Diduga Tak Memiliki IMB

-Berita-94 views

FAKFAK – Pembagunan Pabrik PT. Karas Industri Papua Kabupaten Fakfak, Papua Barat diduga tak mengantongi izin, (IMB-Red) ditemukan Tim Info Makasar di Desa Malakuli Distrik Karas, hal ini di uturakan oleh warga masyarakat.

Sumber terpecaya, menyebutkan bahwa bagunan yang berdiri ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau ada izin pasti ada papan plangnya tertulis IMB tapi saya tidak melihat dilokasi pabrik itu tidak ada, hal ini disampaikan kepada Tim Info Makasar kamis(11/2/2021) siang.

Menurut Jow Ibrahim Bay bangunan pabrik PT.Karas Industri Papua rencananya akan,” Suplay Bahan Baku (BB) antara PT Prabu Alaska dengan PT. Karas Industri Papua.

“Untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung harus sesuai dengan persyararatan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib diperoleh pihak yang melakukan pendirian bangunan,” kata Jow Ibrahim Bay.

Dia menambahkan Izin Mendirikan Bangunan akan di terbitkan apa bila rencana bangunan nilai telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan peraturan perundan undangan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Fakfak, diwakili kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, IG.Nyoman Sujana membenarkan bahwa, bagunan tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan belum di usulkan pihak perusahaan PT Karas Industri Papua ketika di konfirmasi Tim Info Makasar pada kamis(11/02/2021)siang.

Menurutnya tidak boleh bangun seharusnya ada IMB nya dulu, sementara pantauwan Tim Info Makasar dilapangan informasi yang kami dihimpun warga di Desa Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak melakukan pemalangan lokasi industri, PT Karas Industri Papua beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui izin lokasinya saat ini yang diberikan pemerintah kepada pihak perusahan PT Karas Industri Papua adalah Hak Guna Banguna (HGB) masih diawasi pemerintah atau dikuasai Negara.

Diduga kuat pihak perusahan PT Karas Industri Papua tak memiliki izin (IMB-red) Ilegal mendirikan pabrik di Distrik Karas dan tidak membayar Hak hak Komonal Masyarakat Adat sehingga dipalang warga beberapa waktu lalu.

Dilaporkan Direktur Operasi PT Prabu Alaska, Adi Gunawan diduga kuat memberikan uang tunai, (salah bayar) alias suap, warga sebesar 75 juta untuk buka palang.

Hal ini dibenarkan oleh sektetarisnya, (Santi-red) menyatakan (2/4/2021) uangnya sudah saya serahkan kepada Ibu Kabatia, Ibu Desa Kampung Malakuli Distrik Karas Kab. Fakfak Papua Barat,” ucap Santi.

Bahkan bukan itu saja, pembebasan lahan yang digunakan untuk bagun pabrik PT Karas Industri Papua yang berlokasih di Kampung Malakuli Distrik Karas Kab. Fakfak diduga tupang tindih atau duplikasih.

(Tim)

Komentar

News Feed