oleh

PT. Prabu Alaska Diduga Tidak Membayarkan Hak Komunal Distrik Karas

-Berita, Regional-309 views

PAPUA – PT. Prabu Alaska Cabang Fakfak dalam operasinya disebut tidak membayar hak-hak komunal masyarakat adat di distrik Karas Kab. Fakfak, Papua Barat.

Bahkan Industri yang di bangun dikawasan Area Pemukiman Lain (APL) dengan menggunakan izin HGB yang diberikan oleh Pemerintah dengan masa waktu 30 tahun telah diperbaharui menjadi 25 tahun dan lahan ini masih dikuasai oleh Negara, diduga kuat telah menjadi aset perusahan PT. Karas Industri Papua.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Distrik Karas, Drs. Sulaiman Temongmere mengatakan (22/01/2021) sore, bahwa masyarakat melakukan pemalangan terhadap PT Prabu Alaska Cabang Fakfak mereka menuntut Hak hak komonal masyarakat adat di Distrik Karas, pihak PT Prabu Alaska wajib menyelesaikan hail ini.

Bahkan kepala Distrik Karas, Drs. Sulaiman Temongmere melakukan teguran terhadap pihak manajemen PT. Prabu Alaska Cabang Fakfak, Kamu PT. Prabu Alaska jangan datang membangun di distrik karas, jangan bikin susah masyarakat saya.

Dia menambahkan ada beberapa aspirasi yang wajib perlu diperhatikan oleh pihak PT Prabu Alaska Cabang Fakfak, masalah kontrak lahan pembagunan industri PT Prabu Alaska (PT KIP) dengan masa kontrak 30 tahun diperbaharui menjadi 25 tahun. Sepuluh tahun Rp 300 juta tinggal 20 tahun yang belum dibayar oleh PT Prabu Alaska Cabang Fakfak sebesar Rp600 juta itu tuntutan warga masyarakat karas.

Selain tututan lahan yang digunakan pihak perusahan warga masyarakat di distrik karas juga menuntut agar Ditektur Utama Kim Yonanes Mulia bos PT Prabu Alaska agar Ibu Yeti segera dikeluarkan dari karas diduga ada unsur monopoli dalam memejemen PT Prabu Alaska.

Dalam keterangannya Kepala Distrik Karas Drs Sulaiman Temongmere mengatakan Ibu Yeti hanya diam diam saja tidak merespon tuntuntan masyarakat adat didistrik karas, selaku kepala pemerintahan distrik karas tentu saya marah.

“Ibu Yeti saya paling tidak suka perusahan PT Prabu Alaska kalau ada masalah dengan masyarakat kita yang dikedepankan dan sekali lagi masyarakat saya berkelahi saya keluarkan kamu(maksudnya usir PT Prabu Alaska) dari distrik karas”, kata Sulaiman Temongmere.

“Bahkan bukan itu saja tanggung jawab pihak perusahan PT. Prabu Alaska seperti biaya kesehatan dan pendidikan yang telah disepakati dalam MoU yang sudah ditanda tangani oleh PT. Prabu Alaska dan Bupati Fakfak yang disaksikan oleh masyarakat ini diingkari pihak perusahaan”, ungkap warga masyarakat yang tinggal disekitar area kerja PT. Prabu Alaska Fakfak.

Ditempat terpisa, Direktur Operasi PT Prabu Alaska Cabang Fakfak, Adi Gunawan yang diwakili sekretarisnya, Santi menyatakan (12/01/2021) sore, untuk saat ini kami PT Prabu Alaska belum bisa bantu (maksudnya masyarakat disekitar area kerja PT. Prabu Alaska) Fakfak Papua Barat.

“Saya tidak bisa janji, tidak selamanya permohonan biaya kesehatan, pendidikan harus kita tepati,”ucap Santi.

Sekretaris Operasional PT Prabu Alaska Cabang Fakfak, Ibu Santi ini mempertanyakan surat kesepakatan MOU yang ditanda tangani bersama pihak Pemkab Fakfak dengan pihak manajemen PT Prabu Alaska, “Dimana suratnya?.

Bahkan bukan itu saja melarang wartawan untuk tidak menghubunginya untuk dikonfirmasi, bahkan untuk menemuinya,

“saya lagi dibuk,” singkatnya santi.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun pihak PT. Prabu Alaska telah melakukan penebangan kayu log diduga diluar koordinat blok penebangan RKT. Pihak perusahaan PT Prabu Alaska hingga saat ini belum menyelesaikan utang piutang pihak ke tiga, Pemerintah, swasta dan perorangan.

(TIM)

Komentar

News Feed