oleh

Rakyat Kaum Petani Menjerit, Akibat Pupuk yang Kian Susah dan Harga Diatas Normal, Ini Tanggapan Salah Satu Distributor Pupuk

-Berita-133 views

MAKASSAR – Jeritan para petani diduga akibat maraknya penumpukan pupuk subsidi yang berakibat kelangkaan pupuk di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan,

Ditambah harga pupuk yang sangat mahal dengan variasi harga sebesar Rp135 ribu sampai RP 140 ribu perzat, sedangkan harga yang sudah di tentukan Eceran tertinggi pupik bersubsidi dalam peraturan Mentri Pertanian No. 49 tahun 2020.

Adapun jenis Pupuk sebagai berikut :

1.Urea sebesar :2.250 1 liter Per Zak sebesar Rp. 112.500
2. ZA 1 sebesar Rp 1.700 Per Zak sebesar Rp 85.500
3. SP- 36 1 liter sebesar Rp. 2.400 Per Zak sebesar 2.400 liter yang membuat petani gagal panen.
4.NPK PHonska Sebsar Rp2.400 perliter per Zak 115.000.

Hal itu membuat lembaga Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda geram. mereka melakukan aksi di kantor PT. Pupuk Kaltim Jln. AP Pettarani Makassar.

Selain itu, para demonstran membentangkan spaduk bertulisan “COPOT DIREKTUR PT. PUPUK KALTIM’ sambil membakar Ban bekas, Rabu (20/01/2021) sore kemarin.

Dimana seusuai yang tercantum dalam peraturan Mentri Pertanian No.4 Tahun 2020.

Terkait beberapa Lembaga organ Mahasiswa yang telah melakukan aksi unjuk rasa beberapa hari lalu di PT. Pupuk Kaltim Jl. A. P. Pettarani Kel. Bua Kana Kec. Rappocini Kota Makassar. Salah satu Distributor Pupuk Wilayah Kerja Kab. Gowa menanggapi persoalan tersebut.

Dikatakannya, terkait dengan adanya aksi unjuk rasa kelangkaan pupuk bersubsidi dimana kami hanya bisa sanggah untuk Kab. Gowa Wilker kami, saat ini bisa dikatakan masih lancar penyalurannya dan ketersediaan stok kami khususnya Cv. Mulia hari ini 130 ton dan direncanakan target penyaluran bulan Januari minimal 1000an ton.

“Sementara yang sudah tersalur 500san ton untuk jenis pupuk urea produk PT. Pupuk Kaltim belum yang jenis pupuk lain yang dari produk PT. Petrokimia,” terangnya.

Lanjut, intinya produsen menyediakan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang diberikan pemerintah melalui SK PERMENTAN NO 49 tahun 2020.
Pendistribusian pupuk bersibsidi dilakukan dengan berdasarkan PERMENDAG NO 15 TH 2013. Selanjutnya penyaluran Petani harus berdasarkan ERDKK yang sudah diprint out oleh BPK dan sudah tersedia di Kios resmi.

“Jika ada permasalahan di lapangan seharusnya menjadi tugas dan wewenang KP3, Sehingga jika ada bukti penyelewengan langsung akan di TL oleh KP3 berdasarkan laporan resmi dengan memaksi bukti yang legal,” tutupnya kepada awak media saat dikonfirmasi.

(WS)

Komentar

News Feed