oleh

CLAT: Apa Kabar Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran BPNT Kab. Barru

BARRU – Lembaga penggiat anti korupsi Celebes Law And Transparency (CLAT) kembali angkat bicara mengenai tidak adanya titik jelas dalam penanganan dugaan penyimpangan anggaran BPNT di Kabupaten Barru.

Kasus dugaan penyimpangan anggaran BPNT di Kab. Barru sudah banyak lembaga penggiat anti korupsi yang menyoroti dan bahkan sudah di laporkan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan, namun sangat di sayangkan sampai detik ini tindak lanjut dari Ke dua institusi ini tidak terdengar lagi.

Irvan Sabang Ketua Umum Celebes Law And Transparency mengungkapkan bahwa sampai hari ini kami masih konsisten terhadap pengawalan kasus dugaan penyimpangan anggaran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Barru.

“Kabupaten Barru yang saat ini banyak di soroti oleh teman-teman penggiat anti korupsi lainya terkait dugaan penyimpangan anggaran BPNT memang butuh riakan besar dari seluruh masyarakat maupun lembaga penggiat anti korupsi yang ada di SulSel karena Polda SulSel dan Kejati SulSel sepertinya sudah tidak bertaring lagi untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.

Diketahui Kab. Barru yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 11.000 di duga tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai KPM, bagaimana tidak e-warung yang di tunjuk oleh supplier untuk menyediakan sembako sudah memaketkan terlebih dahulu sembako yang akan di berikan oleh KPM, padahal sesuai dengan petunjuk juknis, justru KPM yang harusnya memilih jenis sembako yang dia butuhkan, selama jumlah itu tidak melampauhi 200.000 Rp. Dan kami pula menduga nilai sembako yang diberikan tidak mencapai Rp. 200.000.

Maka dari hal tersebut kami Celebes Law And Transparency dalam waktu dekat ini akan menyurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk meminta mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan anggaran BPNT di Sulawesi Selatan salah satunya Kab. Barru. (*)

Komentar

News Feed