oleh

Korupsi Bansos, HMI Kupas Tuntas Melalui Dialog Publik

-Berita-175 views

MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya (CAGORA) adakan dialog publik bertempat Warkop Kopizone, Jl. Topaz, Kel. Masale, Kec. Pannakukang, Kota Makassar, Kamis, 17 Desember 2020.

Pada kesempatan itu, dialog yang mengusung tema “Blak-blakan Modus Korupsi Bansos”. Menyikapi persoalan kasus-kasus kedok kejahatan korupsi yang marak diperbincangkan saat ini.

Tak lupa, HMI mengundang para tokoh untuk hadir sebagai pembicara, mereka, Nurparanca Ismail (Anggota Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan), Andi Irwandi Natsir, S.Sos.,M.Si (Komisi E DPRD Sulsel).

Nurparanca Ismail menyebutkan, mengenai dengan Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini telah disalurkan oleh Dinas Sosial Prov. Sulsel yaitu berupa Bansos Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos Langsung.

“Mengenai dengan Bansos Tunai, yang merupakan Program dari Pemerintah Daerah saat ini masih sementara berjalan dengan sasaran masyarakat yang mengalami dampak Covid 19,” sebutnya.

Diapun menambahkan adapun penyalurannya yaitu 600 s/d 700 ribu per Kartu Keluarga Sehat (KKS) sesuai dengan data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cara penyalurannya, masih kata dia, dengan memanfaatkan PT. Pos sehingga penyaluran kepada masyarkata bisa lebih cepat, masyarakat hanya membawa surat undangan dari Kementerian Sosial sebagai penerima bansos tunai dan juga diwajibkan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang asli.

“Mengenai dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hal tersebut merupakan program langsung dari Kementrian Sosial. Kami di Dinas Sosial Prov. Sulsel hanya memberikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar hak penyaluran dapat sesuai sasaran,” kata dia.

Nurparanca Ismail melanjutkan, Program Bansos ini, Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan sudah bekerja sama dengan bank-bank seperti Bank BRI, BNI, Dan PT. Pos Indonesia.

Terpisah dengan Andi Irwandi Natsir, Program Bansos merupakan bahagian dari Program Pemerintah untuk memerangi kemiskinan masyarakat.

“Menyikapi dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri Sosial terkait dengan dugaan Korupsi Dana Bansos menurutnya jangan sampai terjadi di Prov. Sulsel,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, memahami secara dalam mengenai dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), itu merupakan Program Pusat dan bukan dari Program Pemerintah Daerah.

“Fungsi Komisi E disini yaitu melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bansos sampai ketingkat bawah yaitu masyarakat,” katanya.

Diakhir pembicaraan dia juga mengatakan, yang bersangkutan mengharapkan agar sistem penyaluran dan data target penyaluran diperbaiki agar program tersebut sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan Bantuan Sosial.

(Tim)

Komentar

News Feed