oleh

KPU Makassar Gelar Sosialisasi Fasilitasi Penanyangan Iklan Kampanye

-Berita, Politik-11 views

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menggelar
Sosialisasi terkait Fasilitasi Penanyangan Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020.

Sosialisasi ini bertempat di Lounge Hotel Mercure Jl. AP. Pettarani Makassar, KPU Kota Makassar dipimpin Endang Sari (Komisioner KPU Makassar Devisi Parmas dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih) melaksanakan yang diikuti 27 orang dari media cetak, eletronik dan radio. Jumat 20 November 2020 pagi.

Endang Sari (Komisioner KPU Makassar Devisi Parmas dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih) menuturkan iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar dan Animasi yang menarik para pembaca maupun penonton dan iklan Kampanye di media cetak/elektrok difasilitasi/didanai oleh KPU Makassar sehingga apabila ada Tim Paslon yang ingin membuat Iklan secara tersendiri maka tidak diperbolehkan.

“Jumlah kalimat iklan kampanye di media cetak/elektronik yaitu paling banyak 1 halaman, adapun jumlah penanyangan iklan kampanye di TV maksimal 30 detik dan 10 Spot sehari. Media Radio paling banyak 10 spot dan maksimal 60 detik,” papar Endang Sari.

Dipaparkan materi kampanye sesuai Pasal 33 PKPU No. 4 tahun 2017 yaitu harus sesuai dengan kode etik periklanan, kode etik bahasa, tidak boleh mencantumkan nama/foto Presiden dan Wakil Presiden.

Ditambahkan, Tarif Iklan harus lebih rendah dari iklan komersial karena terkait anggaran yang dimiliki KPU Makassar sangat dibatasi, sehingga meminta kepada pihak media utk mengajukan penawaran ke KPU Makassar, nantinya bagian pengadaan barang dan jasa KPU yang menyeleksi yang mana media yang dipilih.

“Paslon boleh beriklan kampanye di media sosial mulai tanggal 22 Nov sampai 6 Desember 2020, setelah masa tenang, tidak diperbolehkan berkampanye di medsos. Peluang pemanfaatan kelebihan beriklan kampanye di media sosial diantaranya sangat murah dan mudah diakses oleh banyak orang,” himbau Endang Sari

Adapun kerawanan dengan adanya Iklan Kampanye. Tambahnya dipemaparan meliput : Pertama, Keberpihakan dari Perusahaan Media kepada salah satu Paslon, sehingga meminta agar media tetap netral pada Pilkada 2020.

Berikutnya, Adanya upaya Black Campaign dan menyebutkan SARA.

Selanjutnya, Memberitakan kabar Hoaks, serta adanya kalimat terselubung yang disiarkan oleh media utk mengunggulkan salah satu Paslon.

Adapun larangan dalam Iklan Kampanye di utarakan dikesempatan ini meliputi,
Mempersoalkan Pancasila, Menghasut dan memfitnah Paslon lain. Mengancam untuk melakukan kekerasan. Intoleran dan membeda – bedaka Suku Ras Agama. Melakukan kekerasan untuk mengambil paksa kekuasaan. Serta Menggunakan foto Presiden dan Wapres RI.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

(SL/Bo)

Komentar

News Feed