oleh

Sumber Daya Alam Kab. Fakfak Bantu Peningkatan PAD Pemkab

-Berita-26 views

FAKFAK – Potensi sumber daya yang dimiliki Kab. Fakfak beraneka ragam dimulai dari atas puncak gunung hingga ke dasar laut di daerah ini.

Salah satu sumber daya alam yang berasal dari laut adalah ikan terbang yang memilki telur dengan nilai ekonomi yang tinggi karena pasar telur ikan terbang diminati negeri luar.

Telur ikan terbang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Fakfak Propinsi Papua Barat.

Para nelayan yang menggeluti pengembangan telur ikan terbang di Kab. Fakfak didominasi nelayan Andom yang berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel).

Nelayan Andom asal dari Sulsel ini sudah beroperasi di Perairan Kab Fakfak sejak tahun 2001-2020.

Alat yang sering digunakan untuk menangkap ikan terbang mengunakan rompong hanyut, yang terbuat dari bahan bambu dengan menggunakan daun kelapa kering sebagai tempat menempelnya telur ikan terbang.

Ukuran rompong hanyut berkisar 0,5-1 meter, jumlah rata rata 50-100 buah.

Jumlah kapal penangkap ikan terbang diperairan Kab. Fakfak yang beroperasi pada kurung waktu 2001-2020 berkisar 600 kapal.

Secara kumulatif dari tahun 2001-2018 produksi telur ikan terbang mengalami peningkatan sebesar 248.273 kg.

Hal ini menujukan bahwa produksi telur Ikan terbang diperairan Kab. Fakfak masih cukup produktif.

Musim penangkapan selama 5 bulan, diawali di Bulan Mei hingga September dan puncak penangkapan pada bulan Juli hingga Agustus.

Secara umum terlihat CPUE tahun 2001-2017 cenderung mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2008-2018 lalu, mengalami fluktuasi, naik turun.

Tangkapan sumber daya ikan terbang sudah melewati titik optimal penangkapan, puncaknya tahun 2016 dengan rata rata CPUE sebesar 750 kg/unit kapal.

Hasil tangkapan maksimum lestari (MSY) sebesar 374 kg dengan optimal (MSY) yaitu 618 unit/kapal, dikutip dari laman Notelensi Hasil Konservasi USAID (11/11/2020)

Kepala Sesi TPI Dinas Perikanan Fakfak, La Modar dalam keterangannya (9/11/2020) menuturkan TPI sejak tahun 2019 hingga sekarang ini belum jalan.

“Sudah diserahkan ke Pemprov. Papua Barat, sejak tahun 2019 lalu hingga 2020 ini, untuk menjalankan TPI harus ada regulasi khusus, harus di bicarakan degan Dewan( DPRD) Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Berat,” jelas La Modar.

(RKP)

Komentar

News Feed