oleh

Aksi Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

-Berita-125 views

MAKASSAR – Para buruh Kota Makassar, terdiri dari Serikat Buruh FSPMI, PSBI dan SPN, sekitar 70 massa dimotori . Fadli Yusuf (Korlap) menggelar aksi unjuk rasa dalan rangkaian menyikapi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Aksi unjukrasa ini dipusatkan di Depan Kantor DPRD Prov. Sulsel Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, Senin, 02 November 2020.

Adapun tuntutan para pengunjuk yang disampaikan oleh Fadli Yusuf (Korlap) dalam orasinya antara lain,

Pertama. Penghapusan Upah Minimum, Upah Minimum Kota (UMK) diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penghapusan itu membuat upah Pekerja lebih Rendah karena UMK tiap Kabupaten Itu berbeda-beda. Padahal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 di sebutkan tidak boleh ada Pekerja yang mendapat Upah di bawah minimum. Serta berlakunya upah perjam (satuan waktu), upah borongan (satuan hasil) dan upah Industry Padat karya.

Kedua, lanjut dia, kontrak Seumur hidup dan rentan PHK UU Cipta kerja tak lagi menyebutkan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak, Padahal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 4 disebutkan “Perjanjian kerja waktu tertentu yang di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.

Ditambahkan, dengan aturan ini, UU Cipta kerja hanya merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dan pembuatan kesepakatan, sebab jangka waktu kontrak akan berada di tangan Pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak Pekerja menjadi abadi, bahkan Pengusaha dinilai bisa mem-PHK Pekerja sewaktu-waktu.

“Ketiga, Pemotongan Waktu Istirahat Pada pasal 79 ayat 2 Poin B di katakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam Ayat 5, UU OMNIBUS LAW juga menghapus cuti panjang 2 bulan per enam tahun. Hak cuti Hilang dan upah atas cuti hilang,” papar Fadli Yusuf.

Dikandaskan, Keempat. Mempermudah Perekrutan TKA Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja Asing (TKA). Padahal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 42 yang mewajibkan TKA mendapat ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang di tunjuk. Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, di atur TKA harus mengantongi beberapa izin seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal
Terbatas (VITAS), dan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA).

Terakhir tuntutan para pengunjuk rasa. Berkurangnya Pesangon Perhitungan pesangon PHK di ubah menjadi 25, dimana 19 kali upah di tambah 6 kali Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Padahal di dalam UU 13 Tahun 2003 di sebutkan Pesangon PHK adalah 32 kali upah.

Adapaun rangkaian aksi para pengunjuk rasa dalam aksinya diantaranya : Massa aksi diterima oleh Andi Janwar (Fraksi Demokrat) dan Andi Padauleng (Tim Aspirasi) di ruang Aspirasi Kantor DPRD Prov. Sulsel Jalan. Urip Sumiharjo Kota Makassar adapun tanggapan anggota DPRD Provinsi Sulsel dalam menyikapi aksi ini antara lain,

  • Pertama. Terkait masalah Amnibus Law, sebagai anggota DPRD tentunya tidak terima dengan disahkannya UU Cipta kerja, karena sangat meresahkan para pekerja.
  • Kedua, tambahnya, Tentunya disahkannya UU cipta kerja bahkan sampai saat ini blm pernah melihat selembaran ataupun berkas yg disahkannya UU Cipta Kerja.

“Kami selaku Anggota DPRD Prov. Sulsel, sudah mengumpulkan semua Aspirasi mulai tgl 05 s.d 25 oktober 2020 untuk disalurkan kepada Anggota DPR RI, untuk meneruskan kepada Pemerintah,” ungkap Andi Janwar.

Seraya menegaskan pihaknya terima aspirasi para pengunjuk rasa dan akan dilanjutkan aspirasi kepada Gubernur Sulsel untuk ditindaklanjuti Aspirasi.

Usai aspirasi para pengunjuk rasa ditanggapi mass aksi meninggalkan Kantor DPRD Prov. Sulsel menuju Kantor Gubernur Sulsel.

Usai di Kantor DPRD Propinsi Sulsel, massa aksi lanjut ke Kantor Gubernur Sulsel untuk melanjutkan orasi dengan tuntutan yang sama.

Para pengunjuk rasa membubarakan diri dengan aman dan kondusif.

(Tim)

Komentar

News Feed