oleh

Pembangunan Penyeberangan Lahan Terumbu Karang Kabupaten Fakfak Dipertanyakan

FAKFAK – Pembangunan Dermaga penyeberangan di lahan terumbu karang di Kab. Fakfak Provinsi Papua Barat dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat pasalnya sampai saat ini realisasi hak wilayah tidak jelas.

Ironisnya, pembangunan dermaga mengunakan anggaran APBN murni tetapi belum juga ada pelunasan (ganti rugi lahan – red) hal ini yang menjadi pertanyaan masyarakat.

Satu sisi, pembangunan dermaga penyeberangan telah rampung dan sudah beroperasi 7 tahun, ironisnya hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran hak wilayah yang berlokasi di Tanjung Udang Kiat Distrik Werba Fakfak Papua Barat.

Hal ini diungkapkan ahli waris pemilik lahan H.Yusuf Bay. Saat ditemui Tim Info Makassar, belum lama ini.

Diuraikan faktanya hingga saat ini, Kementerian Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Darat. Satuan Kerja (Satker) Pengembangan lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Papua Barat dan Pemkab. Fakfak tidak melakukan pembayaran ganti rugi lahan terkait.

Saat ini, masyarakat yang mempunyai hak wilayah telah melakukan pemalangan karena tidak ada perhatian pemerintah untuk membayar ganti ganti rugi lahan yang di gunakan untuk pembangunan dermaga Fery asal Fakfak Papua Barat.

Pembangunan proyek sudah di kerjakan 7 tahun lalu oleh PT. Anugerah Bangun Kencana, tetapi ini masih ditemukan hal yang dinilai kurang efesien, pemancangan tiang dermaga mengunakan alat manual terlihat yang dipancang di atas terumbu karang.

Hasil pantauan di lokasi, sampai saat ini Kapal Fery, KM. Kalabia dan KM Erana. Tidak bisa berlabuh pasalnya dermaga yang ada terlihat dangkal.

“Tahun 2014 lalu, kami sudah cek ke lokasi dermaga penyebrangan Fakfak di Tanjung Udang Kiat, ” ungkal anak buah kapal (ABK). KM Kalabia.

Kepala Dinas Perhubungan Fakfak, Heru Uswanas di ditemui Ahli Waris H. Yusuf Bay asal Kabupaten Fakfak beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya menyatakan itu semua diserahkan ke pusat, Kementrian Perhubunga yang dimotori Dirjen Perhubungan Darat , Satuan Kerja (Satker) Pengembangan LLASDP. Provinsi Papua Barat, pihaknya hanya serahkan data.

” Kami akan kaji seperti apa kondisi lapangan dan selanjutnya memberikan surat, maka kita ketahui bersama yang telah di bayarkan”, ujar Heru Uswanas

Kuasa Hukum Ahli Waris H. Yusuf Bay, Pieter Wilikin SH menilai tindakan para tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

“Sejauh kasus ini sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum, melalui media daring KPR RI,” papar Pieter Wilikin SH.

Dikandaskan sebagai ahli Waris H Yusuf Asal Kabupaten Fakfak, berharap agar pihak KPK RI dapat menindak lanjuti laporannya.

(RKP)

Komentar

News Feed