oleh

PT. Prabu Alaska Telah Tebang Ribuan Kayu Log, Namun Tidak Bayar Kompensasi

-Berita-176 views

FAKFAK – PT Prabu Alaska sudah melakukan kegiatan penebangan kayu di wilayah administrasi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2020.

Ribuan kayu Log sudah ditebang dan dipasarkan, namun hingga saat ini pihak perusahaan PT. Prabu Alaska tidak membayar kompensasi kepada warga masyarakat setempat.

Bukan itu saja, lahan yang di gunakan untuk bangun Industri dengan menggunakan Izin Hak Guna Bangunan (HGB) jangka waktu 30 tahun dan diperbaharui 25 tahun tidak di bayar.

Demikian pemaparan salah seorang tokoh masyarakat Ibrahim saat di temui Tim Info Makassar di lokasi, di Fakfak belum lama ini.

“Kami tekankan pada pemerintah daerah bahwa jangan melakukan apapun seenaknya tanpa ada pembayaran yang jelas terhadap pemilik hak wilayah,” ungkap Ibrahim dengan nada keras.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat, saat di temui yang di wakili Runaweri mengatakan perusahan PT Prabu Alaska Tahun 2021 telah selesai masa berlaku izin pengoperasiannya.

“Aturan teknis dua tahun sebelum masa berakhir izin perusahan PT. Prabu Alaska harus mengajukan permohonan perpanjangan izin, jika terlambat permohonannya di tolak di kementerian dan diberikan batasan waktu sampai bulan september 2019 permohonan sudah harus masuk,” jelas Runaweri mengingatkan.

Dalam aturan teknis ada dua hal utama yang harus.mendapat perhatian diantaranya,
1.Gubennur Propinsi Papua Barat memberikan rekomendasi terkait dengan rencana tataruang (RTRW)

2. Memberikan informasi terkait dengan warga masyarakat yang ada di sekitar area kerja PT Prabu Alaska dan hal ini sudah ada dalam aturan dan persyaratan lain di kementrian.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat, saat ditemui Tim Info Makassar mengatakan bahwa Gubernur Propinsi Papua Barat, Domingus Mandacang berpesan jika masyarakat setuju, maka pemerintah setuju, kalau masyarakat menolak Pemprov. Papua Barat ikut masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat yang di wakili, Runaweri, SH tambahkan PT Prabu Alaska telah melakukan pengoperasian di Propinsi Papua Barat, tetapi sampai hari ini belum ada dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Runawe membeberkan, perusahaan telah melakukan investasi yang diharapkan masyarakat, PT Prabu Alaska mempunyai kewajiban bayar pajak, bayar kompensasi kayu, agar masyarakat dapat menikmatinya,”.

“Adapun kewajiban PT Prabu Alaska yang harus di lakukan meliputi, Bayar PBB, Bayar PSDH, Bayar Kompensasi Kayu, batas minimal Rp100 ribu/ M3 berdasarkan penyebaran Undang- Undang Otsus melindungi hak hak dasar Orang Asli Papua,”tutup Runaweri.

(RK)

Komentar

News Feed