oleh

DPP-Lantik Desak Kejati Sidik Dugaan Gratifikasi Disperindag Kab. Enrekang

-Berita-20 views

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Anti Korupsi (DPP-Lantik) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran yang mengarah kepada tindakan tindak pidana gratifikasi oleh pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag), serta pembayaran buruh sebanyak 54 yang belum terbayarkan dan Rehabilitas Pasar Sentaral Kab.Enrekang Prov Sulsel.

Demikian tuntutan para pengunjuk rasa dari (DPP-Lantik) dipimpin Sulaeman dengan jumlah massa sekitar 30 orang saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sulsel Jl Urip Sumoharjo Kota Makassar, Rabu, 07 Oktober 2020.

Dalam aksinya pengunjuk rasa juga mendesak pihak Kejati untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan perbuatan malawan hukum (PMH).

“Kami mendesak Kejati Sulsel untuk segera melakukan pengawasan ketat dan berkordinasi dengan pihak kuasa Pengguna (KPA) dan pengguna anggaran (PA) koordinasi ini dimaksud agar pelaksanaan proyek yg di mksd dapat berjalan sesuai aturan yg berlaku demi menghindari terjadinya potensi kerugian negara”, ujar Sulaeman melalui Pengeras Suara di tangan.

Selain itu, tambahnya pihaknya mendesak pihak Kejati Sulsel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan Tindakan Tindak Pidana Gratifikasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA), pengguna anggaran (PA) dan kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Perwakilan BKKBN Prov. Sulsel.

Sulaeman di orasinya kandaskan Kejati Sulsel dalam hal melakukan koordinasi kepada pihak APIP Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Sulsel, koordinasi dimaksud dalam rangka untuk membentuk Tim audit Investigasi Terkait adanya dugaan Perbuatan melawan hukum oleh pihak kelompok kerja (Pokja) pengadaan perwakilan BKKBN provinsi Sulsel dan adanya Dugaan Tindakan Tindak Pidana Gratifikasi oleh pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) k
Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Sulsel.

Hasil pentauan di lapangan pengunjuk rasa berorasi di atas mobil Pick up Daihatsu Nopol. DD 8741 XH secara bergantian dengan menggunakan Pengeras Suara, serta membagikan selebaran surat pernyataan aksi.

Usai berorasi pengunjuk rasa dengan 10 perwakilan massa aksi diterima Idil S.H MH (Kasi Penkum) di ruang penerima Aspira Kejati .

Adapun tanggapan Idil S.H MH, saat menerima pengunjukrasa menuturkan terkait proyek pada bulan Februari 2020,masih dalam penanganan Pidsus.

“Kami akan menindak lanjuti apa yang saudara sampaikan, saat ini ruang gerak kami di batasi karena saat ini Sulawesi Selatan masuk dalam zona merah dalam hal covid-19”, Papar Idil.

Adapun tanggapan Aksan (Laskar Tenrijala) Aliansi Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi mengungkapakan kedatangan mereka untuk mempertegas Kejati Sulsel, untuk segera melakukan penyelidikan bahkan sampai tingkat penyidikan seperti apa yang sudah dilaporakan.

“Kami minta Kejati Sulsel agar melakukan pengawasan ketat dan melakukan audit di Dinas Perindribusian dan perdagangan Kab. Enrekang”, harap Aksan.

Dia mendesak kepastian hukum dan prosedur bagaimna kepastian atas laporan mereka.

“Kami meminta Kejati Sulsel jelaskan sudah sejauh mana penyelidikan dan penyidikan terkait kasus di Enrekang”, kandas Aksa.

(Tim)

Komentar

News Feed