oleh

Rakor dan Konsolidasi Kesiapan Pilkada 2020

-Politik-43 views

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsolidasi kesiapan pilkada serentak tahun 2020 di hotel Claro Jalan. A.Pangeran Pettarani No. 03 Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar. Senin, 21 September 2020.

Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. Gubernur provinsi Sulsel dalam sambutannya mengatakan
Dia sangat mengapresiasi, pada hari ini banyak masukan pendapat dalam pelaksanan pilkada serentak tahun 2020 dan ini harus persiapkan dengan baik pada saat pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020.

Lanjut, Namun pada saat pendaftaran calon kemarin ini diluar dugaan bahwa masih terajadi kerumunan warga masyarakat walapun paslon sudah di berikan arahan

Nurdin Abdullah mengungkapkan 51 Kab/Kota yang mendapat teguran termasuk Provinsi Sulsel dengsn adanya teguran ini Saya berharap agar teguran ini merupakan teguran pertama dan terakhir di provinsi Sulsel.

“Jujur saja kita provinsi Sulsel ini mendapat penghargaan terkait dalam masa Covid-19 ini ada dua hal yang harus kita kawal bersama yaitu proses pilkada ini harus kita kawal dengan baik dan masa pandemi Covid-19”, ungkap Nurdin Abdullah.

Pihaknya berharap sebagai Pemerintah Provinsi Sulsel semoga pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman tampa ada sedikit pun permaslahan yang dapat terjadi.

Usai memberikan sambutan dilanjut pemukulan gong oleh Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah pertanda acara dibuka secara resmi.

Pemaparan materi. Irjen pol Drs. H. Merdisyam, Msi. Kapolda Provinsi Sulsel memaparkan tantangan tugas kedepan dalam pelaksanan pilkada serentak tahun 2020 di provinsi Sulsel dari Polda Sulsel mengambil langkah antisipasi potensi komplik di wilayah Sulsel.

“Maka untuk mencegah terjadinya komplik tersebut harus melaksanakan deteksi dini, melaksanakan interpensi dini, dan melaksanakan strategi prementive strime”, Paparan Kapolda Sulsel.

Ditambahkan pengamanan obvit pilkada dan PAM melekat akan melakukan pengamanan terhadap obyek vital pilkada antara lain kantor KPU, kantor Bawaslu, kediaman paslon, kantor Parpol, kediaman ketua KPU dan kediaman ketua Bawaslu.

Diuraikan terkait dengan penguatan Gakkumdu bahwa Kapolri sudah berkomitmen untuk melakukan proses terhadap bakal calon peserta pemilih yang di duga melakukan tindak pidana di tunda sampai tahapan pilihan selesai.

14 pedoman Netralitas Polri dalam pelaksanan pilkada serentak tahun 2020.

Dalam paparannya dampak Covid-19 dalam pilkada ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain.

Polda Sulsel beserta jajaran sudah melaksanakan operasi yustisi dengan sasaran antara lain orang, teempst dan kegiatan ynsg melsiput pusat perbelanjaan cafe, asar perkantoran perbatasan dan titik keramaian masyarakat.

“Polda Sulsel siap mengamankan dan mengawal setiap tahapan pilkada 2020 dengan berkoordinasi denga unsur KPUD, Bawaslu dan peserta pilkada serta bersinergi dengan TNI pemda dan seluruh komponen”, ucapnya.

Sementara itu, pemaparan Brigjend TNI Andi Muhammad, SH . Kasdam XIV/Hasanuddin, tentang kesiapan Kodam XIV/Hasnuddin dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sulsel.

Sebelum melanjutkan pemaparan dirinya menyampaikan permohonan maaf Pangdam XIV/Hasanuddin Karena beliau sedang ada kegiatan di Lrovinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun pemaparan Brigjend TNI Andi Muhammad, SH . Peta kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulsel Maka di deteksi dini, cegah dini, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan bersama.

Lanjut, Karena dalam pelaksaan pilkada ini adalah merupakan kepentingan bangsa negara dalam memilih pemimpin baik dan amanah.

“Kami dari TNI selalu menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pilkada dan di samping itu juga kita siap untuk mengamankan jalannya pilkada serentak tahun 2020 ini semoga dapat berjalan dengan baik aman tertib”, papar Brigjend TNI Andi Muhammad,SH.

Saat ini , tambahnya jumlah personil yang disiapkan dalam pengamanan pesta pilkada ini kurang lebih 2111 orang perseonil dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulsel.

“Kami sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan terutama tempat kerumunan warga masyarakat terkait dengan adanya pandemi Covid-19 in”, harapannya seraya meminta dalam pelaksanaan pilkada ini saya Minta kepada Seluruh Ketua KPUD agar memberikan sanksi kepada tim paslon atau paslon yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan ini harus di pertegas.

H. Laode Arumahi, MH. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel dipemaparan melaporkan kesiapan jajaran Bawaslu Provinsi Sulsel di 12 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.

Pihak Bawaslu Provinsi Sulsel sudah melaksanakan konsolidasi kelembagaan meliputi pembentukan badan-badan karena masing-masing kabupaten sudah paten maka kami melakukan pembentukan Panwascam, dan pengawas kelurahan dan desa.

“Alhamdulillah semua sudah bekerja dalam pengawas tahapan Pilkada yang sudah berjalan meskipun kemarin tahapan dilakukan penundaan maka jajaran kami dari panwascam dan kelurahan desa juga di istirahatkan”, ungkap H. Laode Arumahi.

Ditambahkan pihaknya menyadari betul bahwa SDM sangat terbatas di kecamatan hanya 3 orang, warga masyarakat memberikan partisipasi dan dukungan

Dikandaskan bahwa dalam undang-undang itu ada tiga kelompok yang diberikan mandat untuk melaporkan pelanggaran yang pertama adalah peserta calon dengan timnya, kedua lembaga pemantau yang ketiga warga negara yang sudah berhak memilih.

“Alhamdulillah konsolidasi jaringan ini mudah-mudahan jaringan ini dapat bersinergi maka kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” harap H. Laode Arumahi.

Kedepan. Lanjutnya setelah penetapan calon maka kami akan masuk kepada paslon dan tim paslon tentang strategis bagaimana dalam pencegahan.

Tugas Bawaslu Provinsi Sulsel adalah ada 4 yang pertama melakukan pencegahan yang kedua melakukan pengawasan terhadap paslon yang ketiga melakukan peringatan, dan yang keempat menyelesaikan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pilkada.

Kedepan.paparan H. Laode Arumahi ada beberapa peristiwa berdasarkan pemetaan kami itu akan terjadi eskalasi kerumunan massa yang berkaitan dengan tahapan Pilkada yang pertama pada tanggal 23 September adalah merupakan penetapan calon walikota dan wakil walikota, Potensi kedua pada tanggal 24 September adalah merupakan penetapan nomor urut ini juga yang harus kita antisipasi bersama.

“Pada masa tahapan kampanye ini waktunya sangat panjang nah situasi seperti ini harus kita melaksanakan duduk bersama untuk mencegah menyebarnya virus Covid-19′, tutupnya.

Sambutan Asriady Sulaiman. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel) mengatakan dalam penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsolidasi kesiapan pelaksanan pilkada serentak tahun 2020.

Adapun tujuan utama dari Kesbangpol Provinsi Sulsel dalam pelaksanan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah memonitoring tindak lanjut dari instruksi presiden tentang penindakan disiplin dan pe undakan hukum terkait dmegan protokol kesehatan di kan/Kota provinsi Sulsel.

Ditambahkan pemulihan ekonomi di Kab/Kota di Provinsi Sulsel serta evaluasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di 12 Kab/Kota.

“Adapun tujuan adalah untuk mendorong terwujudnya situasi politik yang positif dan kondusif di Kab/Kota se-Sulsel trksit dengan kesiapan tahapan pilkada serentak tahun 2020 di 12 Kab/Kota di Provinsi Sulsel dan penetapan penegakan hukum dalam protokol kesehatan untuk mencegah dan pengendalian Covid-19”, ungkap Asriady Sulaiman.

Adapun yang iku hadir di Rakor ini sejumlah tokoh petinggi Sulsel diantaranya, Andi Sudirman Sulaiman. Wakil gubernur provinsi Sulsel. Andi Ina Kartika Sari, SH. Msi, Ketua DPRD provinsi Sulsel, Kolonel inf. Safaruddin. Korwil 1 Binda Sulsel. Kolonel inf. Freddino Silalahi. Asops Kodam XIV/Hsn. Kolonel inf. Arfin Dahlan, S.ip, Aster Kasdam XIV/Hsn. Kolonel Arh. Budi Laksono. Mewakili danrem 141/TP) Andi Sundari, SH. Kepala Kejari Kota Makassar. Para Dandim dari 12 kab/kota. Para Kapolres Dari 12 kab/kota. Para Bupati dari 12 kab/kota. Para Kakesbangpol dari 12 kab/kota. Para ketua KPU dari 12 kab/kota. Prof. Abdul Rahman Yunus. Ketua FKUB provinsi Sulsel. Para kejaksaan dari 12 kab/kota
Serta di hadiri kurang lebih 200 orang peserta rapat.

(Tim)

Komentar

News Feed